Sehinggasecara luas pengertian sistem pemerintahan adalah sebuah sistem yang menjaga kestabilan masyarakat dan menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas. Sistem pemerintahan juga diartikan sebagai penjaga fondasi pemerintahan dalam berbagai sektor, baik politik, pertahanan, ekonomi, maupun keamanan sehingga menjadi sistem
MenurutSarundajang dalam buku Sistem pemerintahan Indonesia karya Rendy Adiwilaga, dkk. (2018: 6), sistem pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan.Hal tersebut berdasarkan pada pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis. Sedangkan secara yuridis, bentuk pemerintahan adalah sistem yang berlaku dan yang menentukan hubungan antara perlengkapan negara
Lembagaeksaminatif adalah lembaga pemeriksa keuangan. Lembaga eksaminatif di Indonesia dikenal dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Seiring dengan makin meningkatnya kasus yang berkaitan dengan keuangan negara, peran dari BPK semakin penting.
Tujuanpenelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen dan bagaimana prinsip-prinsip pengaturan sistem Trias Politica di Republik Indonesia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Keberadaanlembaga negara di Indonesia diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Sehingga, kedudukan setiap lembaga negara di Indonesia bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Trias Politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi FgxEbbp.